Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang APBKal TA. 2021

Jatiayu 23 Februari 2021 09:49:03 WIB

LURAH JATIAYU

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JATIAYU

NOMOR  9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIAYU

Menimbang

:

a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 8 Tahun 2020;

 

 

b.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

 

 

c.

bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Jatiayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah di Evaluasi Panewu Karangmojo Nomor 67/KPTS/2020 tentang Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor 59);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah  diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

 

 

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

 

 

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

 

 

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 

 

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

 

 

10.

Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

 

 

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018);

 

 

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

 

 

13.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

 

 

14.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa,Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);

 

 

15.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 34);

 

 

16.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten  Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 80);

 

 

17.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

 

 

18.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

 

 

19.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

 

 

20.

Peraturan Desa Jatiayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiayu Tahun 2015 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatiayu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiayu Tahun 2015 - 2021 (Lembaran Desa Jatiayu Tahun 2017 Nomor 8);

 

 

21.

Peraturan Desa Jatiayu Nomor 2 A Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Jatiayu Tahun 2018 Nomor 2 A);

 

 

22.

Peraturan Desa Jatiayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Jatiayu Tahun 2019 Nomor 3);

 

 

23.

Peraturan Desa Jatiayu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiayu Tahun 2019 Nomor 4);

 

 

24.

Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatiayu Tahun   2021;

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIAYU

Dan

LURAH JATIAYU

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  JATIAYU TAHUN ANGGARAN 2021

 

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jatiayu Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :          

1.   Pendapatan Kalurahan

Rp

2.007.610.300,00

2.   Belanja Kalurahan

Rp

2.104.610.300,00

Surpuls/Defisit

Rp

97.000.000,00

3.   Pembiayaan

 

 

a.    Penerimaan Pembiayaan

Rp

97.000.000,00

b.   Pengeluaran Pembiayaan

Rp

0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp

97.000.000,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp

0,00

 

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

  1. APB Kalurahan;
  2. Daftar Penyertaan Modal;
  3. Daftar Dana Cadangan;

Pasal 4

Kepala Kalurahan menetapkan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

  • Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
  • Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
  • Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
  • Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  3. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  5. berskala lokal Kalurahan.

 

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

  1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
  2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kalurahan dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jatiayu.

                                                                   Ditetapkan di   Jatiayu

                                                                   Pada tanggal 31  Desember 2020

                                                                              LURAH JATIAYU,

 

                                                                                      GIYONO

Diundangkan di   Jatiayu

pada tanggal 31 Desember 2020

     CARIK JATIAYU,

 

      SETIYAWAN

LEMBARAN KALURAHAN  JATIAYU TAHUN 2020 NOMOR 9

Dokumen Lampiran : Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang APBKal TA. 2021


Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung