Kalurahan Jatiayu

Jatiayu (SIDA) – Dalam upaya memperkuat sektor perekonomian berbasis perdesaan dan mengoptimalkan peran kelembagaan lokal, Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Jatiayu mengirimkan delegasi terbaiknya untuk mengikuti pelatihan kedinasan tingkat regional. Agenda penting bertajuk "Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tahun Anggaran 2026" ini diselenggarakan oleh Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pelatihan intensif ini diikuti langsung oleh Lurah Jatiayu, Wasito, S.E., Carik Jatiayu, Setiyawan, S.IP., serta perwakilan dari unsur Badan Musyawarahan Kalurahan (Bamuskal) Jatiayu, Ika Budi Utami, SE.

Penyelenggaraan diklat ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui regulasi tersebut, pemerintah desa diwajibkan memiliki pemahaman tata kelola yang matang dan adaptif guna mendukung hadirnya koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi warga.

Selama masa pelatihan, para delegasi dari Kalurahan Jatiayu bersama para peserta lain dibekali dengan berbagai materi strategis, mulai dari regulasi hukum tata kelola pemerintahan desa, manajemen kemitraan kelembagaan, hingga strategi pengawasan dan akuntabilitas dalam penyertaan modal atau dukungan operasional terhadap Koperasi Desa Merah Putih.

Lurah Jatiayu, Wasito, S.E., mengungkapkan bahwa keikutsertaan unsur aparatur kalurahan beserta Bamuskal dalam pelatihan ini sangat krusial demi menyelaraskan visi pembangunan ekonomi di Jatiayu agar sejalan dengan program strategis nasional.

"Melalui pelatihan ini, kami mendapatkan rumusan yang jelas mengenai bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang ideal dalam mengawal dan memfasilitasi Koperasi Desa Merah Putih. Sinergi antara Lurah, Carik, dan Bamuskal di dalam forum ini memastikan bahwa nantinya kebijakan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan harmonis dan akuntabel," terang Wasito.

Hadirnya unsur Bamuskal dalam diklat ini juga memastikan bahwa fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di tingkat kalurahan akan berjalan optimal dalam mendukung eksistensi KDMP ke depan.

Dengan bekal ilmu tata kelola yang diperoleh dari Balai Pemerintahan Desa Kemendagri ini, Pemerintah Kalurahan Jatiayu berkomitmen untuk segera merumuskan langkah taktis pembentukan dan pengembangan unit usaha koperasi yang sehat, transparan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat Jatiayu.