Kalurahan Jatiayu

Jatiayu (SIDA) – Jajaran Pemerintah Kalurahan Jatiayu yang terdiri dari Lurah, Carik, beserta perwakilan Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) Jatiayu mengikuti rangkaian materi intensif pada hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (20/05/2026) ini berfokus pada penguatan produk hukum dan penyelarasan kebijakan dinas terkait.

Penyelenggaraan hari kedua ini menjadi sangat krusial karena para peserta mulai dibekali dengan petunjuk teknis operasional, regulasi makro, hingga strategi mitigasi penataan kelembagaan ekonomi desa agar berjalan beriringan dengan akuntabilitas birokrasi.

Kupas Tuntas Produk Hukum dan Kebijakan Sektoral

Berdasarkan jadwal resmi, materi hari kedua dimulai sejak pagi pukul 07.30 WIB dengan pembahasan mengenai Penyusunan Produk Hukum Desa. Sesi ini memberikan panduan strategis bagi Pemkal Jatiayu dalam merumuskan Peraturan Kalurahan (Perkal) maupun Keputusan Lurah yang nantinya menjadi payung hukum operasional koperasi di wilayah setempat.

Memasuki agenda inti Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung KDMP, forum diklat berfokus pada dua arah kebijakan strategis dari instansi vertikal DIY, yaitu:

1. Arah Kebijakan Dinas PMKKPS DIY: Membedah peran, fungsi, dan perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang ideal dalam memfasilitasi serta mengawasi tata kelola aset maupun operasional KDMP.

2. Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM DIY: Menitikberatkan pada mekanisme pembinaan koperasi, standarisasi usaha retail, serta integrasi potensi ekonomi lokal ke dalam ekosistem KDKMP Jatiayu.

Refleksi dan Evaluasi Implementasi di Lapangan

Selain menerima pemaparan regulasi, delegasi dari Kalurahan Jatiayu juga mengikuti sesi Refleksi Implementasi KDMP serta Strategi Pengembangan KDMP yang dipandu langsung oleh Pengajar Diklat. Sesi refleksi ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi tantangan riil di lapangan, termasuk kesiapan sarana prasarana penunjang toko kelontong/retail modern yang baru saja diterima di kalurahan.

Sinergi yang ditunjukkan oleh Lurah (selaku pemegang kebijakan), Carik (selaku motor administrasi), dan Bamuskal (selaku fungsi pengawasan) selama jalannya diklat diharapkan mampu mempercepat akselerasi program setelah bimtek ini selesai. Pemahaman yang seragam di level pembuat kebijakan desa akan memastikan tata kelola KDKMP Jatiayu berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari risiko administratif.

Rangkaian kelas hari kedua ini ditutup dengan sesi evaluasi berkala pada sore hari sebelum para peserta melanjutkan agenda mandiri. Esok hari, jajaran pemangku kebijakan Kalurahan Jatiayu dijadwalkan akan menyelesaikan hari terakhir bimtek guna merumuskan rencana aksi nyata di wilayah Jatiayu.